Keterangan Gambar : Seminar Nasional yang digelar di Ruang Sidang Senat Rektorat Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2).
MATARAM, dedonews.net - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak merupakan langkah strategis untuk mendorong sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, langkah ini akan mengoptimalkan koordinasi pemerintahan.
“Kalau kemudian [Pemilu dan Pilkada berlangsung] serentak, maka pemerintahannya akan serentak. Mulainya bareng. Mulainya bareng berarti koordinasinya enak. Karena jelas, nanti usul RPJMN, RPJMD, perubahan APBD, semuanya klop,” ujar Bima dalam Seminar Nasional yang digelar di Ruang Sidang Senat Rektorat Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2).
Bima juga mengakui bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 masih perlu dievaluasi untuk perbaikan yang lebih menyeluruh. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah dinamika perbedaan jadwal pelantikan akibat adanya sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI dan pihak terkait telah menyusun kebijakan bahwa pelantikan kepala daerah akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan secara serentak pada 20 Februari 2025, sementara tahap kedua akan menyesuaikan dengan hasil keputusan sidang sengketa Pilkada oleh MK.
“Poin yang kami sampaikan adalah prinsip keserentakan ini harus kita luruskan ke semua pihak,” tegas Bima.
Selain itu, Bima juga menyoroti berbagai usulan perbaikan dalam sistem Pilkada di Indonesia, seperti mekanisme pemilihan secara terbuka maupun tertutup. Kedua sistem tersebut memiliki landasan masing-masing dan perlu dikaji secara luas serta komprehensif untuk memahami dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
Bima menekankan bahwa secara umum dirinya mendukung upaya untuk memperkuat demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi yang inklusif memungkinkan lahirnya pemimpin dari berbagai kalangan, yang pada akhirnya dapat memperkuat sistem pemerintahan yang lebih baik.
“Di titik ini mari kita isi ruang-ruang publik dengan wacana-wacana yang demokratis. Dengan wacana-wacana yang konstruktif, sehingga kita tidak terjebak hanya pada pilihan-pilihan sempit saja,” tandasnya.
JAKARTA, dedonews.net – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyambut baik kebijakan stimulus ekonomi terbaru yang digulirkan pemerintah sebagai langkah strategis untuk . . .
BOGOR, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengajak para analis kebijakan . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya untuk mempercepat pelaksanaan program-program . . .
JAKARTA, dedonews.net – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait revisi . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mendorong pemerintah daerah . . .
