MEDAN, dedonews.net - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengingatkan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bukan hanya sekadar formalitas administratif. Hal . . .
MAKASSAR, dedonews.net - Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu agendanya adalah meninjau . . .
MAKASSAR, dedonews.net - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendukung peran aktif penyuluh pertanian dalam program irigasi. Hal ini ditegaskan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan . . .
MAMUJU, dedonews.net – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah bersinergi mendukung program pemerintah pusat. Pasalnya, gagasan besar yang telah disusun Presiden Prabowo . . .
MAJENE, dedonews.net – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, Irigasi Malunda di Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), memiliki potensi yang . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) bersinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga . . .
JAKARTA, dedonews.net - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama tim lintas instansi melakukan kunjungan lapangan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta. Kunjungan . . .
JAKARTA, dedonews.net - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya inovasi sebagai prioritas utama dalam mencapai target . . .
JAKARTA, dedonews.net - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantapkan langkah mendukung program swasembada pangan 2025 dengan menyiapkan penanaman jagung secara serentak di lahan seluas 1 juta hektar. Program . . .
SUMEDANG, dedonews.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, sebanyak 185 pemerintah daerah (Pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta . . .
