Yusharto Ajak Analis Kebijakan Bangun Jejaring Kolaboratif untuk Perkuat Evidence-Based Policy

BOGOR, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengajak para analis kebijakan di seluruh Indonesia untuk membangun jejaring kolaboratif lintas sektor guna memperkuat kualitas penyusunan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy). 

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) yang digelar di Hotel Harris Sentul SICC Complex, Bogor, pada Selasa, 20 Mei 2025.

Baca Lainnya :

• Kemendagri Dorong Pemda Gunakan Aplikasi Liqlid untuk Tingkatkan Kualitas Kebijakan Publik0
• BSKDN Gelar FGD Revisi Permendagri 17/2016, Perkuat Kebijakan Publik Berbasis Bukti0
• Kemendagri Dorong Papua Barat Daya Optimalkan Potensi Daerah Lewat Inovasi dan Perencanaan Terintegr0
• Wamendagri Dorong Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir di Bali0
• Kemendagri Dorong Papua Tengah Tingkatkan PAD Guna Kurangi Ketergantungan Dana Pusat0

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Kemendagri dengan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia.

“Sekarang ini analis kebijakan menjadi jabatan fungsional yang paling banyak. Dalam data kami, jumlahnya mencapai sekitar 9.000 orang dari provinsi hingga kabupaten. Komunikasi dan jejaring antar analis kebijakan ini penting untuk menumbuhkan rasa yang sama dan sensitivitas terhadap permasalahan publik,” ujar Yusharto.

Ia menekankan bahwa kolaborasi bukan hanya soal pertukaran data dan informasi, tetapi juga ruang untuk memperkuat analisis melalui beragam perspektif. Menurutnya, tantangan dalam penyusunan kebijakan publik membutuhkan kerja bersama yang bersifat inklusif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Para analis kebijakan harus terhubung, saling mendukung, dan membangun jejaring yang tidak hanya teknis, tetapi juga jejaring pemikiran dan empati terhadap masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Kemendagri melalui BSKDN telah menginisiasi forum komunikasi dan inovasi kebijakan. Forum ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran bersama untuk meningkatkan kapasitas analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang strategis dan aplikatif.

“Sekali lagi, kita akan bekerja dalam iklim kebijakan yang saling mempengaruhi. Rekomendasi yang kita berikan harus mampu diterapkan dengan baik dalam berbagai sistem,” tambah Yusharto.

Ia juga mengingatkan agar para analis kebijakan tidak hanya fokus pada penyusunan policy brief yang memenuhi standar teknis di atas kertas, tetapi mampu menawarkan solusi nyata yang kontekstual dan menjawab persoalan di daerah masing-masing.

“Mudah-mudahan policy brief yang dihasilkan tidak hanya memenuhi syarat sebagai dokumen formal, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab permasalahan secara kontekstual di tempat kerja,” pungkasnya.