BSKDN Dorong Penguatan Kebijakan Berbasis Data di Jambi

JAKARTA, dedonews.net – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah untuk menguatkan kebijakan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pembangunan. Fokus ini menjadi bagian utama dalam audiensi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan BSKDN yang berlangsung di Command Center BSKDN pada Senin (17/2).

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris BSKDN, Tomy V. Bawulang, menjelaskan bahwa BSKDN berperan penting sebagai pusat perumusan dan evaluasi kebijakan dalam negeri. Menurutnya, kunjungan DPRD Jambi ke BSKDN merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.

Baca Lainnya :

• BSKDN Kemendagri Terima Kunjungan Walk Indies ke Gedung Bersejarah Nakula Sadewa0
• Jelang Pelantikan, Pasangan Kepala Daerah dari Indonesia Timur Jalani Tes Kesehatan0
• Mendagri Imbau Daerah Siapkan Langkah Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran0
• Kendalikan Harga Jelang Ramadan, Mendagri Imbau Pemda Waspadai Sejumlah Komoditas0
• Pemerintah Indonesia dan Malaysia Bahas Tindak Lanjut BCA RI-Malaysia 20230

"Kami mengapresiasi audiensi ini, karena menunjukkan adanya komitmen dari teman-teman DPRD Jambi untuk memperkuat strategi kebijakan di daerah," ujar Tomy.

Dalam pertemuan tersebut, Tomy menyoroti pentingnya penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai institusi strategis dalam pengembangan inovasi daerah. Ia menekankan bahwa BRIDA berperan dalam memastikan kebijakan daerah tidak mengalami ketidaksesuaian atau tumpang tindih dengan kebijakan nasional.

"Mungkin Bapak/Ibu di Jambi sudah membentuk BRIDA, nanti kita akan diskusi lebih lanjut mengenai penguatan BRIDA. Bagaimana kebijakan di daerah sejak awal dikawal agar tidak menimbulkan kebingungan atau kebijakan yang blunder," jelasnya.

Selain itu, Tomy juga menyoroti perlambatan inovasi di Jambi dalam tiga tahun terakhir. Meskipun inovasi masih terjadi, ia mencatat bahwa persaingan antar daerah semakin ketat, sehingga Jambi perlu meningkatkan daya saingnya di berbagai sektor.

"Kami berharap di tahun 2025 Jambi bisa kembali masuk dalam kategori sangat inovatif. Saat ini, inovasi di Jambi masih banyak terfokus pada pemberdayaan desa, sementara sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, energi, dan lingkungan juga perlu terus didorong," tambahnya.

Dengan adanya audiensi ini, BSKDN berharap DPRD Jambi dapat memperkuat peran BRIDA serta memastikan kebijakan daerah semakin adaptif, inovatif, dan berbasis data. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berdaya saing.

"Jadi, arah kebijakan dalam negeri melalui Kemendagri berpusat di sini (BSKDN). Harapannya, diskusi ini bisa menginspirasi dan mendorong kita semua untuk berkomitmen dalam membangun Jambi lebih baik," pungkas Tomy.