Kemendagri Dorong Papua Tengah Tingkatkan PAD Guna Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

NABIRE, dedonews.net - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk lebih proaktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai krusial agar Papua Tengah tidak terus menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, yang mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat bukanlah kondisi ideal bagi keberlanjutan fiskal suatu daerah.

Baca Lainnya :

• Kemendagri Dorong Optimalisasi BUMD untuk Percepatan Ekonomi Daerah0
• Bupati Indramayu Lucky Hakim Mulai Magang di Kemendagri sebagai Bentuk Sanksi Pembinaan0
• Kemendagri Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Pembangunan Daerah dengan Visi Indonesia Emas 20450
• BSKDN dan Taspen Life Perluas Kerja Sama Perlindungan Sosial bagi ASN0
• Kemendagri Dorong Sulbar Fokus pada Isu Strategis Pembangunan 20260

"Seperti kita ketahui bersama, kapasitas fiskal daerah Provinsi Papua Tengah berada dalam kategori rendah di mana 60 persen pendapatannya masih bersumber dari transfer pusat. Hal ini yang perlu kita benahi bersama agar PAD di Papua Tengah dapat ditingkatkan," ujar Yusharto dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua Tengah di Nabire pada Kamis (8/5).

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, sekitar 60 persen pendapatan Papua Tengah memang masih berasal dari transfer pusat. Kondisi ini menempatkan Papua Tengah dalam klasifikasi daerah dengan kapasitas fiskal lemah menurut Kemendagri, di mana PAD jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer.

Yusharto menekankan bahwa di tengah situasi efisiensi fiskal nasional, termasuk potensi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah yang sangat bergantung pada dana pusat harus lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan lokal. Peningkatan PAD, menurutnya, bukan hanya tentang menambah pendapatan, tetapi juga membangun kemandirian dan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Untuk mencapai hal tersebut, Kemendagri mendorong Pemprov Papua Tengah untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumber PAD yang dimiliki. Sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, perikanan (dengan komoditas unggulan tuna, cakalang, dan tongkol), serta perkebunan (terutama kopi) dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD jika dikelola secara strategis dan berkelanjutan.

Yusharto optimis bahwa dengan peningkatan PAD dan pengelolaan fiskal yang baik, Provinsi Papua Tengah dapat mempercepat pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 

"Kami harap melalui komitmen yang kuat dan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat lokal, ekonomi Papua Tengah dapat tumbuh secara konsisten," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yusharto juga mengingatkan Pemprov Papua Tengah untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan efisiensi belanja. Langkah ini dianggap penting untuk menghindari defisit kas dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran. 

"Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat mengatur alokasi baik sumber daya aparatur pemerintah maupun keuangannya dalam rangka menyusun berbagai perencanaan baik jangka menengah dan tahunan agar dapat saling terintegrasi," pungkasnya.