Keterangan Gambar : Gubernur Bali, Wayan Koster, saat memimpin Rakor membahas mekanisme penyaluran BKK bagi enam kabupaten di Bali, Senin (7/4).
DENPASAR, dedonews.net – Gubernur Bali, Wayan Koster, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penting bersama tiga kepala daerah guna membahas mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam kabupaten di Bali, yakni Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Rakor digelar pada Senin (Soma, Wage Julungwangi), 7 April 2025, di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, dihadiri oleh Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra, serta pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait.
Gubernur Koster menegaskan bahwa penyaluran BKK akan diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. Dalam skemanya, Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar akan mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada enam kabupaten penerima.
“BKK ini akan diprioritaskan untuk program strategis daerah, termasuk pembangunan infrastruktur yang sudah ditentukan. Sebanyak 50 persen dari BKK akan digunakan untuk pembiayaan proyek strategis tersebut di seluruh Bali,” ungkap Gubernur Koster.
Ketiga kepala daerah menyatakan kesiapan mereka untuk merealisasikan alokasi BKK tersebut. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mendorong enam kabupaten agar segera mengajukan proposal.
“BKK ini diharapkan menjadi skema pembangunan yang mampu mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata Bali dengan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.
Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, mengapresiasi program ini yang menurutnya sudah dibahas sejak dua dekade lalu. “Sekarang program ini sudah lebih terstruktur dan terperinci. Kami sangat setuju,” katanya.
Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, menambahkan bahwa penyaluran BKK hendaknya mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi geografis masing-masing kabupaten. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pengelolaan sampah sebagai bagian dari proyek strategis yang berdampak langsung terhadap sektor pariwisata.
Selain membahas BKK, Rakor juga menyinggung kesiapan operasional Bus Trans Metro Dewata dan pengolahan sampah di Bali sebagai bagian dari program infrastruktur terintegrasi di Pulau Dewata.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Bali dan tiga daerah pendukung dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta memperkuat sektor pariwisata dan pelayanan publik di seluruh Bali.
JAKARTA, dedonews.net – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyambut baik kebijakan stimulus ekonomi terbaru yang digulirkan pemerintah sebagai langkah strategis untuk . . .
BOGOR, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengajak para analis kebijakan . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya untuk mempercepat pelaksanaan program-program . . .
JAKARTA, dedonews.net – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait revisi . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mendorong pemerintah daerah . . .
