Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (30/12).
Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (30/12).
"Kami melihat masih ada beberapa daerah yang realisasi belanja APBD-nya belum optimal. Ini perlu menjadi perhatian serius," tegas Tomsi.
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, sejumlah provinsi seperti Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah masih memiliki realisasi belanja APBD yang rendah. Begitu pula dengan beberapa kabupaten/kota seperti Mahakam Ulu, Halmahera Utara, Pegunungan Bintang, Kutai Timur, Kepulauan Aru, Prabumulih, Pagar Alam, Balikpapan, Bontang, dan Subulussalam.
"Saya minta kepada kepala daerah untuk segera mengevaluasi dan mencari solusi atas permasalahan ini. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak terserap dengan baik," imbuhnya.
Tomsi menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Ia juga mendorong pemda untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan bera untuk meningkatkan produksi pangan.
"Dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada, kita bisa meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor," ujar Tomsi.
Lebih lanjut, Tomsi meminta pemda untuk segera mendata potensi lahan bera di wilayah masing-masing. Data ini nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk ditindaklanjuti.
"Kami akan terus memantau perkembangan realisasi belanja APBD di daerah. Bagi daerah yang belum mencapai target, kami akan memberikan pendampingan dan dukungan teknis," pungkas Tomsi.
JAKARTA, dedonews.net – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyambut baik kebijakan stimulus ekonomi terbaru yang digulirkan pemerintah sebagai langkah strategis untuk . . .
BOGOR, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengajak para analis kebijakan . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya untuk mempercepat pelaksanaan program-program . . .
JAKARTA, dedonews.net – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait revisi . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mendorong pemerintah daerah . . .
