
Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (23/12/2024). (IST)
JAKARTA, dedonews.net – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan mesin penggiling padi di wilayah masing-masing tetap optimal. Langkah ini dinilai penting guna mengoptimalkan hasil produksi beras dan membantu mengendalikan harga pangan.
“Berkaitan dengan menggiling yang baik supaya pecahannya [beras hasil penggilingan] tidak banyak dan lain sebagainya. Ini juga perlu mendapatkan perhatian kita karena berdampak pada penyerapan Bulog, yang tentunya ada kriteria tertentu [beras] yang bisa diserap,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (23/12/2024).
Baca Lainnya :
Tomsi mengingatkan agar hasil panen padi petani tidak menjadi sia-sia karena tidak memenuhi kriteria Bulog atau pasar akibat penggilingan yang kurang optimal. Ia pun meminta Pemda untuk rutin mengecek kualitas mesin penggiling padi. Menurutnya, ada beberapa oknum yang masih menggunakan mesin berkualitas rendah sehingga hasil penggilingan padi menjadi tidak maksimal.
Selain itu, Tomsi menyoroti pentingnya antisipasi musim penghujan. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Desember 2024 hingga Februari 2025. Ia meminta Pemda untuk bersiap agar sentra pertanian dan perkebunan tidak terdampak banjir.
“Berkaitan dengan curah hujan yang tinggi ini, jangan sampai Januari giliran mau panen [hasil pertanian] terendam busuk. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman kepala daerah betul-betul mengantisipasi,” ujar Tomsi.
Tomsi juga menambahkan bahwa daerah-daerah yang menjadi langganan banjir perlu mengambil langkah ekstra. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk modifikasi cuaca sebagai upaya pencegahan bencana. Ia mencontohkan langkah yang sudah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Saya minta kepala daerah lain, khususnya para gubernur daerah yang menjadi langganan banjir, bisa mengomunikasikan hal ini dengan sebaik-baiknya,” tandas Tomsi.