Keterangan Gambar : Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat memimpin apel Peringatan HUT ke-75 Satpol PP di Halaman Kantor Satpol PP Provinsi Bali, Selasa (11/3). (IST).
DENPASAR, dedonews.net – Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pelanggaran di tengah masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan mengadopsi pendekatan yang lebih komunikatif, kreatif, dan edukatif dalam menjalankan tugasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya inovasi dalam metode penegakan aturan guna menciptakan ketertiban yang lebih efektif dan humanis.
"Masalah yang terjadi di tengah masyarakat semakin beragam dan kompleks, sehingga penyelesaiannya juga harus berubah. Pendekatan yang digunakan harus lebih komunikatif, kreatif, dan edukatif," ujar Dewa Indra saat memimpin apel Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Satpol PP dan HUT ke-63 Satuan Perlindungan Masyarakat di Halaman Kantor Satpol PP Provinsi Bali, Selasa (11/3).
Pendekatan Berbasis Humanisme
Dewa Indra menekankan bahwa Satpol PP tidak boleh terpaku pada metode konvensional dalam menyelesaikan pelanggaran. Petugas harus lebih kompeten, beretika, serta tetap menjunjung nilai-nilai humanisme dalam menjalankan tugas.
"Penyelesaian masalah tidak bisa dengan cara yang itu-itu saja. Harus lebih profesional, menjaga etika, dan bersifat humanis. Dengan begitu, pelanggar bisa memahami aturan sekaligus mendapatkan kesan baik terhadap petugas," imbuhnya.
Ia juga mendorong anggota Satpol PP untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi serta memperdalam wawasan, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Peran Satpol PP Pariwisata
Dalam upaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan di lapangan, Satpol PP kini memiliki bidang khusus yang berfokus pada sektor pariwisata, yakni Pol PP Pariwisata. Dengan keberadaan unit ini, anggota Satpol PP diharapkan memiliki kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, agar lebih efektif dalam memberikan edukasi kepada wisatawan yang melakukan pelanggaran.
"Mengingat banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bali, anggota Pol PP wajib membekali diri dengan kemampuan berbahasa asing. Ini akan sangat membantu dalam memberikan edukasi kepada pelanggar dari kalangan wisatawan," jelas Dewa Indra.
Dedikasi dan Profesionalisme
Tema peringatan HUT tahun ini, "Melalui Penguatan Fungsi dan Kinerja Satpol PP dan Satlinmas, Kita Mantapkan Implementasi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam Rangka Mendukung Asta Cita", menjadi dorongan bagi Satpol PP untuk terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya.
"Dedikasi, tanggung jawab, dan integritas harus menjadi karakter utama anggota Satpol PP. Dengan pendekatan yang komunikatif dan negosiasi yang efektif, pelanggaran dapat diselesaikan tanpa menciptakan ketegangan baru," tambahnya.
Dukungan Anjing Operasional
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra, didampingi Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, juga meninjau kandang lima anjing operasional milik Pol PP Pariwisata. Anjing-anjing tersebut terdiri dari empat anjing Kintamani dan satu anjing Kacang, yang bertugas mendukung pengamanan di sektor pariwisata.
Dengan berbagai langkah inovatif ini, Satpol PP Bali diharapkan mampu semakin adaptif dalam menjaga ketertiban serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan wisatawan di Pulau Dewata.
JAKARTA, dedonews.net – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyambut baik kebijakan stimulus ekonomi terbaru yang digulirkan pemerintah sebagai langkah strategis untuk . . .
BOGOR, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengajak para analis kebijakan . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya untuk mempercepat pelaksanaan program-program . . .
JAKARTA, dedonews.net – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait revisi . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mendorong pemerintah daerah . . .
