Keterangan Gambar : Penyerahan penghargaan dilaksankaan oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, kepada Sesditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, di Jakarta, Jumat (27/12).
JAKARTA, dedonews.net- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menerima Token of Appreciation dari Kementerian PPN/Bappenas atas perannya sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).
Penghargaan tersebut diserahkan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, kepada Sesditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, di Jakarta, Jumat (27/12).
Penyerahan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dukungan Ditjen Dukcapil selama lima tahun terakhir dalam mendukung percepatan administrasi kependudukan.
"Ditjen Dukcapil Kemendagri senantiasa siap berkolaborasi dan mendukung berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan cakupan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia," kata Sesditjen Hani.
Capaian Strategis Pokja I
Sebagai Ketua Pokja I, Ditjen Dukcapil bertanggung jawab terhadap perluasan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil), termasuk untuk warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Deputi Bappenas, Maliki, menjelaskan beberapa capaian utama Pokja I dalam pelaksanaan Stranas AKPSH 2019-2024, yaitu:
Pelayanan Dafdukcapil di Desa : Beberapa daerah telah menginisiasi pelayanan Dafdukcapil melalui petugas registrasi di tingkat desa yang didukung unit pelayanan teknis (UPT) sesuai kemampuan daerah masing-masing.
Petugas Registrasi Desa : Aparatur desa dilibatkan sebagai petugas registrasi. Ke depan, penggunaan dana desa untuk mendukung penguatan petugas ini dapat direkomendasikan.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat : Sejak 2022, SIAK Terpusat diterapkan untuk mendukung pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal.
Optimalisasi Pelayanan WNI di Luar Negeri : Portal pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri semakin optimal untuk mempermudah akses bagi masyarakat.
Maliki juga menggarisbawahi kemajuan Stranas AKPSH, seperti inovasi layanan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. "Ditjen Dukcapil telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk pengembangan statistik hayati dan koordinasi antarsektor," ujar Maliki.
Anggota Pokja I melibatkan lintas kementerian/lembaga, di antaranya Kemenlu, Kemenkes, Kemensos, Kemendikbud, Polri, MA, dan BSSN.
Kontribusi pada Pokja Lain
Selain Pokja I, Ditjen Dukcapil juga terlibat dalam strategi Pokja lainnya, seperti:
Pokja 2: Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencatat peristiwa kependudukan.
Pokja 3: Percepatan kepemilikan dokumen bagi penduduk rentan dan kelompok khusus.
Pokja 4: Pengembangan statistik hayati yang akurat dan tepat waktu.
Pokja 5: Penguatan koordinasi antarsektor dalam layanan Dafdukcapil.
Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menambahkan bahwa Dukcapil turut mendukung pendataan penduduk rentan melalui kerja sama lintas sektor. "Hal ini menjadi bagian penting dari percepatan kepemilikan dokumen bagi penduduk rentan adminduk," katanya.
JAKARTA, dedonews.net – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyambut baik kebijakan stimulus ekonomi terbaru yang digulirkan pemerintah sebagai langkah strategis untuk . . .
BOGOR, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengajak para analis kebijakan . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya untuk mempercepat pelaksanaan program-program . . .
JAKARTA, dedonews.net – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait revisi . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mendorong pemerintah daerah . . .
