Pemerintah Perkuat Peran Kader untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan Dasar di Desa

By Suadnyana 19 Feb 2025, 07:17:17 WIB Nasional
Pemerintah Perkuat Peran Kader untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan Dasar di Desa

Keterangan Gambar : Direktur SUPD III, Ditjen Bina Bangda, TB. Chaerul Dwi Sapta saat memghadiri Rapat Pembahasan Revitalisasi Kader di Kantor Kementerian Kesehatan, Selasa (18/2). (IST).


JAKARTA, dedonews.net  – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar dengan memperkuat peran kader hingga tingkat desa. Upaya ini dilakukan melalui revitalisasi kader yang menjadi fokus utama dalam memperkuat jejaring dan standar layanan di Puskesmas, Posyandu, Labkesmas, serta kunjungan rumah.


Dalam Rapat Pembahasan Revitalisasi Kader di Kantor Kementerian Kesehatan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengintegrasikan berbagai program kader dari kementerian dan lembaga. "Posyandu bisa menjadi pusat utama untuk mengintegrasikan berbagai program," ujarnya, Kamis (18/2). 

Baca Lainnya :


Rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kesehatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Wakil Menteri Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, serta Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri.


Wakil Menteri Desa PDTT, Ahmad Riza Patria, menambahkan pentingnya sinergi antar-kementerian dan lembaga, termasuk melibatkan perguruan tinggi dalam program desa binaan. "Kami mengusulkan agar pejabat kementerian, lembaga, serta BUMN dan BUMD memiliki desa binaan," terangnya. 


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimistis dapat memajukan desa melalui penguatan kelembagaan sesuai dengan Permendagri 18/2018. Saat ini, terdapat 304.255 Posyandu di seluruh Indonesia dengan total 1.401.564 kader. Dengan diterbitkannya Permendagri 13/2024, Posyandu kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat.


Direktur SUPD III, Ditjen Bina Bangda, TB. Chaerul Dwi Sapta, menegaskan pentingnya pemetaan wilayah sebelum pelaksanaan proyek bersama di daerah. "Pemetaan ini mencakup kondisi kependudukan dan karakteristik wilayah agar program yang kita jalankan lebih optimal dan tepat sasaran," jelasnya.


Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan dan sosial di tingkat desa, serta memperkuat sinergi antar-kementerian dan lembaga dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik.




Share Halaman Ini

Copy Link

Rekomendasi Untuk Anda

Tulis Komentar Anda