Pemerintah Perkuat Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Dorong Partisipasi Masyarakat

JAKARTA, dedonews.net – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digagas pemerintah terus mendapat perhatian untuk memastikan efektivitas dan kelancaran pelaksanaannya.

Meskipun bertujuan memberikan akses kesehatan gratis bagi masyarakat, berbagai dinamika ditemukan dalam implementasi program ini, termasuk penggunaan aplikasi SatuSehat, jadwal pemeriksaan, validasi data kependudukan, serta kondisi layanan di puskesmas.

Baca Lainnya :

• BSKDN Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan Berkolaborasi Lindungi Pekerja Rentan dan Masyarakat Miski0
• BSKDN Kemendagri Gandeng Pakar Bahas Strategi Pilkada yang Efektif, Efisien, dan Demokratis0
• Dirjen Bina Adwil Tekankan Pentingnya Trantibumlinmas dalam Stabilitas Nasional di Retret Kepala Dae0
• Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Danantara Indonesia sebagai Instrumen Pembangunan Nasional0
• Workshop Penguatan Kapasitas Humas Digelar oleh BPSDM Kemendagri0

Dalam rilis yang diterima pada Kamis (27/2), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya komitmen serta dukungan dari kementerian dan lembaga terkait dalam merespons tantangan yang ada. Penyusunan Rencana Instruksi Presiden (RInPres) PKG dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program ini, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

"Penyusunan RInPres yang jelas dan terarah akan memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat," ujar Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK dalam Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi dan Monitoring PKG yang dilakukan secara daring beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai tantangan dalam pelaksanaan PKG dibahas bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menegaskan komitmen terhadap pelaksanaan PKG serta perlunya tindak lanjut terhadap usulan RInPres PKG.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkontribusi dalam mendukung implementasi PKG di tingkat daerah, termasuk melalui mekanisme pelaporan yang lebih jelas. Hal ini telah dimuat dalam Surat Edaran (SE) Mendagri yang mengatur dukungan PKG, guna memastikan realisasi dan cakupan program berjalan optimal di seluruh daerah.

Kemendagri juga baru saja menerbitkan SE terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD 2025 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung PKG.

"Dengan langkah-langkah ini, Kemendagri berharap dapat terus mendukung program prioritas Presiden dan memastikan program PKG dapat berjalan dengan lebih baik di seluruh Indonesia," ujar Direktur SUPD III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, TB Chaerul Dwi Septa.

Dengan perbaikan pelaksanaan dan koordinasi yang terus diperkuat, diharapkan program PKG dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan gratis juga diharapkan meningkat secara signifikan, menciptakan kondisi kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan.