BSKDN Dorong Daerah Genjot Universal Coverage Jamsosnaker, Soroti Tantangan dan Apresiasi Jambi

MANADO, dedonews.net - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsosnaker). Langkah ini dinilai penting guna memperkuat perlindungan pekerja serta mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin ekstrem baru.

Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan BSKDN bersama BPJS Ketenagakerjaan ke Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Urgensi dan Strategi Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sulut, Selasa (15/4).

Baca Lainnya :

• BKN: Lebih dari 61 Ribu NIP CPNS dan PPPK 2024 Telah Diterbitkan Selama Libur Lebaran0
• Pemprov Bali Tegaskan Larangan Produksi Air Minum Kemasan Plastik < 1 Liter Sesuai Kebijakan Nasiona0
• Layanan Angkutan Lebaran 2025 ASDP Berjalan Lancar, Penumpang Naik 10,5%0
• Wagub Bali Ajak Krama Desa Bunutin Lestarikan Adat dan Budaya di Tengah Kemajuan Zaman0
• Dorong ASN Tetap Produktif Usai Pensiun, BSKDN Gandeng Taspen Kembangkan Potensi SDM0

“Penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2024 masih 0,83 persen. Karena itu penting bagi kita mendorong peningkatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan melalui strategi kebijakan yang tepat,” ujar Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean.

Noudy menyebutkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mendorong capaian jamsosnaker, seperti belum optimalnya dukungan regulasi, keterbatasan anggaran daerah, hingga minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kesadaran masyarakat untuk ikut program jamsosnaker juga dinilai masih rendah.

Padahal, kata dia, pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi pendukung seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia pun mendorong daerah untuk segera menindaklanjuti aturan tersebut.

Noudy menekankan pentingnya penguatan regulasi antara pusat dan daerah agar kebijakan jamsosnaker bisa lebih sinkron dan implementatif. Ia juga mengusulkan pemda menjalin kemitraan dengan pelaku usaha untuk mengarahkan dana CSR mendanai kepesertaan jamsosnaker bagi masyarakat miskin dan pekerja rentan.

“Kami juga mendorong agar data BPJS Ketenagakerjaan dapat terintegrasi dengan sistem administrasi desa untuk mempercepat verifikasi kepesertaan,” jelasnya.

Jambi Jadi Contoh

Dalam forum tersebut, Noudy memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai berhasil memperluas cakupan jamsosnaker bagi kelompok miskin ekstrem dan pekerja rentan melalui skema Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) ke desa dan kelurahan.

Menurutnya, inovasi tersebut patut ditiru daerah lain. “BSKDN tengah menyiapkan studi kelayakan untuk mereplikasi model BKBK Jambi ke provinsi lain dan juga pendampingan teknis,” ungkap Noudy.

Ia berharap strategi ini dapat mendorong perluasan perlindungan sosial tenaga kerja secara nasional dan berkelanjutan.