BSKDN Dorong Sinergi Jawa Barat dan Banten untuk Percepatan Pembangunan

MAGELANG, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mendorong sinergi yang lebih erat antara Provinsi Jawa Barat dan Banten guna meningkatkan efektivitas pembangunan di kedua daerah. 

Hal ini disampaikannya dalam diskusi strategis yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota dari kedua provinsi di Magelang, Senin (24/2).

Baca Lainnya :

• Retreat Kepala Daerah di Magelang, Momen Bersejarah bagi Pemimpin Sumatera Utara0
• Retret Kepala Daerah Bahas Pemajuan Kebudayaan dan Transformasi Penyelenggaraan Haji0
• Gubernur Lampung Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia0
• Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Lantik Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lampung Selatan0
• Pemerintah Perkuat Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Dorong Partisipasi Masyarakat0

Yusharto menegaskan bahwa koordinasi antar daerah sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan.

"Melalui diskusi ini diharapkan akan terbentuk kolaborasi yang saling mendukung antara satu daerah dengan daerah lain yang berkaitan. Diskusi ini juga diharapkan dapat dilanjutkan oleh masing-masing gubernur secara periodik untuk memperkuat koordinasi," ungkapnya.

Isu Strategis Jawa Barat dan Banten

Dalam diskusi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti beberapa hal penting, seperti peningkatan infrastruktur kesehatan dan layanan dasar, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta pengaturan kepemilikan rumah di perkotaan guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan insentif bagi daerah penghasil tambang dan kawasan hutan agar tetap menjaga kelestarian lingkungannya.

"Perlu ada kebijakan terkait kepemilikan rumah agar orang kota tidak sembarangan membeli tanah, membangun rumah, tapi tidak pernah ditempati. Ini bisa mendorong perekonomian penduduk asli melalui peningkatan sewa rumah," ujar Dedi.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya pemerataan fiskal antar kabupaten/kota di wilayahnya. Ia menyoroti kesenjangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara daerah seperti Tangerang Selatan yang memiliki PAD tinggi dan Pandeglang serta Lebak yang masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

"Delapan kabupaten/kota di Banten memiliki kekuatan fiskal yang berbeda-beda. Ada perbedaan signifikan antara daerah seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang yang PAD-nya tinggi dibanding Pandeglang dan Lebak," jelas Andra. Ia pun mendorong kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama terkait peningkatan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program perbaikan rumah tidak layak huni.

Kerja Sama Antar Daerah Jadi Kunci

Selain itu, sejumlah kepala daerah yang hadir turut menyampaikan berbagai usulan, seperti:

Kerja sama antar daerah dalam pelayanan medis dan transportasi

Optimalisasi pendapatan daerah

Pengelolaan aglomerasi untuk bandara dan infrastruktur lainnya. 

Menanggapi berbagai masukan tersebut, BSKDN menegaskan bahwa kerja sama antar daerah menjadi kunci percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di Jawa Barat dan Banten, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ke depan, keberlanjutan diskusi strategis ini sangat penting sebagai wadah pertukaran gagasan dan pencarian solusi terbaik dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.