Mendagri Tito: Inflasi Indonesia Terkendali di Angka 1,57 Persen

JAKARTA, dedonews.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa inflasi Indonesia pada Desember 2024 secara year-on-year (YoY) terkendali di angka 1,57 persen. Hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (6/1).

“Inflasi kita masih terkendali karena target pemerintah pusat adalah 2,5 persen plus minus 1 persen. Jadi, 1,57 persen ini masuk dalam target level bawah yang artinya cukup baik,” ujar Tito.

Baca Lainnya :

• Dukcapil Awali 2025 dengan Fokus Efisiensi dan Transformasi Digital0
• Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Bima Arya: Langkah Menuju Indonesia Emas0
• Pj Sekdaprov Sumut Apresiasi UNPRI Beri Penghargaan pada Ilmuan Berjasa0
• Korpri Sinjai Punya Ketua Baru, Siap Jadi Pelopor Reformasi Birokrasi0
• BSKDN Kemendagri Gandeng ADRI untuk Perkuat Riset dan Inovasi Daerah0

Tito merinci, inflasi secara month-to-month (m-to-m) pada Desember 2024 terhadap November 2024 berada di angka 0,44 persen. Inflasi terbesar tercatat pada sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,33 persen dengan andil 0,38 persen. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kenaikan permintaan ini wajar terjadi pada momen besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Biasanya terjadi lonjakan untuk kebutuhan pesta atau acara keramaian lainnya,” jelasnya.

Di sektor kesehatan, inflasi tercatat sebesar 0,35 persen dengan andil 0,01 persen. Selain itu, sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang inflasi 0,02 persen dengan tingkat inflasi 0,26 persen. Adapun sektor transportasi mencatat inflasi sebesar 0,04 persen.

Tito menjelaskan, kebijakan pemerintah menurunkan biaya angkutan udara sebesar 10 persen turut berkontribusi dalam menjaga inflasi sektor transportasi tetap rendah. “Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden menghasilkan kebijakan efisiensi di sektor transportasi, termasuk penurunan biaya bandara dan angkutan udara,” ungkapnya.

Meski secara nasional inflasi terkendali, Tito menyoroti beberapa daerah dengan tingkat inflasi tinggi, terutama Papua Pegunungan yang mencatat inflasi sebesar 5,36 persen. Tito meminta Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai, untuk segera mencari penyebab dan solusi atas kondisi tersebut.

“Papua Pegunungan perlu atensi khusus. Ini satu-satunya provinsi yang inflasinya berada di atas target nasional, yaitu 5,36 persen,” tegas Tito.

Selain Papua Pegunungan, provinsi lainnya dengan inflasi tinggi adalah Papua Tengah (3,27 persen), Papua Barat (2,53 persen), Bali (2,34 persen), dan Aceh (2,17 persen). Sementara itu, Gorontalo mencatat inflasi terendah dengan angka minus 0,79 persen.

“Apresiasi kami kepada Gorontalo yang mampu menjaga inflasi hingga level terendah. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tuturnya.

Tito memastikan pemerintah pusat akan terus mendukung daerah dalam mengendalikan inflasi. Kemendagri bersama pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi barang, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi.

“Kami harap seluruh kepala daerah fokus pada pengendalian inflasi dengan langkah-langkah strategis. Pengendalian ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” tutupnya.