
Keterangan Gambar : Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, saat silaturahmi di Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4).
DENPASAR, dedonews.net – Pemerintah Provinsi Bali dinobatkan sebagai yang terbaik secara nasional dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral. Capaian ini mendapat apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang memuji kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dalam memanfaatkan data sebagai dasar pembangunan.
“Kami merasa bangga memiliki Gubernur Bali, karena Bapak Wayan Koster paling akurat menggunakan data untuk dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan di Bali,” ujar Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, saat silaturahmi di Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4).
Baca Lainnya :
Dalam kunjungan perdananya sebagai Kepala BPS Provinsi Bali yang baru menggantikan Endang Retno Sri Subiyandani, Agus Gede Hendrayana menyampaikan rasa hormat sekaligus memohon arahan dari Gubernur Bali. Ia juga menyampaikan bahwa program terdekat yang akan dijalankan adalah Sensus Ekonomi.
Pria asal Desa Gobleg, Buleleng ini juga menuturkan bahwa dirinya mendapat amanah langsung dari Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, untuk menjalankan tugas strategis dalam memperkuat sistem statistik di Bali.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan selamat bertugas dan menekankan pentingnya akurasi serta kekhususan data untuk mendukung pembangunan Bali.
“Pemerintah Provinsi Bali selalu menggunakan data BPS sebagai acuan dalam merancang kebijakan. Karena itu, saya minta BPS dapat menyajikan data yang lebih detail dan spesifik untuk Bali,” ujar Gubernur jebolan ITB itu.
Terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi, Gubernur Koster memberikan catatan penting agar prasarana upakara seperti canang dan daksina tidak dimasukkan dalam komponen inflasi karena merupakan unsur spiritual (niskala). Namun bahan-bahannya seperti janur, bunga, dan pisang dapat dijadikan indikator ekonomi.
“Perlu ada kajian lebih dalam tentang ekonomi Bali. Saat ini, kita sedang melakukan transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, yang mencakup pertanian organik, kelautan dan perikanan, IKM, hingga UMKM,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Gubernur juga mengungkapkan rencana pelaksanaan Sensus Kebudayaan Bali, yang akan difokuskan pada Desa Adat sebagai pusat kekayaan budaya Bali.
“Sensus ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan budaya Bali. Semua unsur budaya kita berada di Desa Adat, dan kita harus miliki data yang lengkap dan detail sebagai aset daerah,” ujar Koster.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Sensus Kebudayaan Bali akan mencakup data jumlah penduduk krama Bali secara spesifik, termasuk klasifikasi berdasarkan urutan kelahiran seperti Wayan/Putu/Gede (anak pertama), Made/Nengah/Kadek (anak kedua), Komang (anak ketiga), dan Ketut (anak keempat), serta tingkat pendidikan masing-masing.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pembangunan Bali akan semakin terarah, berbasis data, dan selaras dengan karakteristik budaya lokal yang unik.