Keterangan Gambar : Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, saat membuka Rakornas Dukcapil Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (23/4).
JAKARTA, dedonews.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu, Jakarta, pada Rabu (23/4). Kegiatan tahunan ini diikuti oleh seluruh jajaran Dukcapil dari berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dan mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Asta Cita.
Dalam laporan pembukaannya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan urgensi Rakornas kali ini. Ia menyebutkan, kegiatan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya pada Asta Cita Keempat, Keenam, dan Ketujuh, serta menanggapi isu-isu nasional dan global terkait tata kelola dan pemanfaatan data kependudukan berbasis digital.
Teguh mengungkapkan, masih ada tantangan besar di tingkat global, di mana sekitar 800 juta orang di dunia belum tercatat secara administratif, menghambat akses mereka terhadap layanan dasar. Dalam konteks Indonesia, ia melaporkan bahwa hingga Semester II Tahun 2024, jumlah penduduk yang tercatat dalam database nasional dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) mencapai 284.973.643 jiwa, dengan lebih dari 99% penduduk telah melakukan perekaman data KTP elektronik.
Meski demikian, Teguh mengingatkan bahwa dinamika perubahan data kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, serta perubahan elemen data lainnya, masih menjadi tantangan yang harus diatasi dengan pembaruan data secara berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya perhatian lebih untuk wilayah Indonesia Timur, daerah perbatasan, komunitas suku pedalaman, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta WNI di luar negeri.
Menghadapi transformasi digital global, Teguh menekankan pentingnya penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ia mencontohkan bagaimana India dengan program Aadhaar-nya dan Uni Eropa melalui penguatan eIDAS 2.0 telah memanfaatkan identitas digital secara luas untuk layanan publik dan ekonomi digital. Ia berharap, Indonesia dapat menjadikan IKD tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai pendorong utama ekonomi digital nasional.
Teguh juga menyoroti ancaman keamanan siber dan privasi data, mengingat banyaknya serangan ransomware dan kebocoran data di berbagai negara. Ia mengingatkan pentingnya membangun sistem kependudukan nasional dengan prinsip zero-trust dan ketahanan siber yang kuat.
Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penting menghadapi berbagai krisis, seperti konflik regional dan bencana alam, yang meningkatkan kebutuhan akan identitas yang valid bagi para pengungsi untuk mengakses bantuan.
Dirjen Dukcapil ini juga menambahkan bahwa keberhasilan Presidensi G20 Indonesia 2024 telah membuka peluang kolaborasi global dalam tata kelola data. Oleh karena itu, Rakornas Dukcapil 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam memperkokoh data kependudukan dan memperluas peran IKD sebagai bagian dari diplomasi digital dan transformasi nasional.
"Rakornas ini menjadi forum untuk meningkatkan komitmen, memperkuat kualitas data kependudukan, dan mendorong IKD sebagai tulang punggung transformasi digital bangsa," tegas Teguh menutup laporannya.
JAKARTA, dedonews.net – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyambut baik kebijakan stimulus ekonomi terbaru yang digulirkan pemerintah sebagai langkah strategis untuk . . .
BOGOR, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengajak para analis kebijakan . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya untuk mempercepat pelaksanaan program-program . . .
JAKARTA, dedonews.net – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait revisi . . .
JAKARTA, dedonews.net – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mendorong pemerintah daerah . . .
